Eks Jendral Prancis Terancam Sanksi Karena Menghasut Kudeta Terhadap Macron
Paris - Prancis menegaskan bahwa belasan tentara aktif dan puluhan mantan jenderal militer yang menandatangani surat terbuka yang memperingatkan Presiden Emmanuel Macron soal risiko terjadinya 'perang sipil' akan dijatuhi sanksi. Surat itu juga dilaporkan mencetuskan kudeta atau intervensi militer.
Seperti dilansir AFP, Kamis (29/4/2021), Kepala Staf Angkatan Bersenjata Prancis, Jenderal Francois Lecointre, menuturkan bahwa sedikitnya 18 tentara aktif yang ikut menandatangani surat terbuka yang memicu kehebohan di Prancis itu akan dijatuhi sanksi oleh dewan militer.
"Masing-masing (akan) menghadap dewan militer elderly," tegas Lecointre dalam pernyataan kepada surat kabar terkemuka Prancis, Le Parisien.
Para tentara aktif itu, sebut Lecointre, bisa 'dicopot' atau 'dipensiunkan segera'.
Surat terbuka yang ditujukan untuk Macron itu isinya 'mengecam disintegrasi yang melanda Tanah Air'. Menurut Anadolu News Agency, surat terbuka itu pertama dipublikasikan oleh blog Location Armes pada 14 April dan dipublikasi ulang oleh majalah sayap kanan Valeurs Actuelles pekan lalu.
Disebutkan juga dalam surat tersebut bahwa kegagalan bertindak terhadap 'gerombolan pinggiran kota'merujuk pada penduduk area pinggiran yang kebanyakan imigran-- dan kelompok-kelompok lain yang 'mencemooh negara kita' akan mengarah pada 'perang sipil' dan kematian 'ribuan' orang.
Sekitar 20 mantan jenderal dan tentara berbagai pangkat, serta polisi dan gendarmerie menandatangani surat terbuka itu. Lecointre mengungkapkan bahwa sejauh ini ada 18 tentara aktif yang teridentifikasi menandatangani surat terbuka itu dan militer masih dalam proses mengidentifikasi yang lainnya.
Untuk para mantan jenderal yang terlibat, diketahui tergabung dalam TWO atau 'seksi kedua' yang bisa dipanggil kembali oleh Kementerian Angkatan Bersenjata untuk misi khusus seperti memperkuat manajemen militer jika diperlukan. Lecointre menegaskan bahwa para mantan jenderal itu akan dicoret dari daftar, atau secara otomatis dipensiunkan.
Dalam surat terbuka itu, para mantan jenderal juga menyatakan tidak bisa 'acuh tak acuh' dan menjadi 'penonton pasif' saat 'bahaya semakin memuncak, kekerasan semakin meningkat dari hari ke hari'.
Surat terbuka itu, menurut Anadolu News Agency, tidak hanya membahas soal risiko perang sipil, tapi juga mencetuskan intervensi militer secara nasional. Sementara Daily Mail menyebut surat terbuka itu mengklaim kudeta militer mungkin diperlukan untuk menghentikan 'perang sipil' di Prancis.
Surat terbuka itu ditafsirkan sejumlah pihak sebagai 'seruan penghasutan'. Pada salah satu bagian surat itu disebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang 'lemah' akan memicu kekacauan yang membutuhkan 'intervensi rekan-rekan kita yang masih bertugas aktif dalam misi berbahaya melindungi nilai-nilai peradaban kita'.
Perdana Menteri Prancis, Jean Castex, menyebut intervensi langka tokoh militer dalam politik sebagai 'inisiatif untuk menentang semua prinsip republik, kehormatan dan tugas militer'.
Penghasut utama surat terbuka itu diduga memiliki keterkaitan dengan gerakan sayap kanan jauh yang anti-imigran di Prancis. Penanda tangan pertama dalam surat itu adalah Jean-Pierre Fabre-Bernadac yang pernah menjaga keamanan pemimpin Partai Barisan Nasional Prancis tahun 1990-an silam.
Surat terbuka ini memicu perhatian publik Prancis setelah didukung oleh pemimpin oposisi sayap kanan, Marine Le Pen, yang malah mengundang para mantan jenderal itu untuk bergabung dengannya dalam kampanye pilpres tahun 2022 mendatang.
Seperti dilansir AFP, Kamis (29/4/2021), Kepala Staf Angkatan Bersenjata Prancis, Jenderal Francois Lecointre, menuturkan bahwa sedikitnya 18 tentara aktif yang ikut menandatangani surat terbuka yang memicu kehebohan di Prancis itu akan dijatuhi sanksi oleh dewan militer.
"Masing-masing (akan) menghadap dewan militer elderly," tegas Lecointre dalam pernyataan kepada surat kabar terkemuka Prancis, Le Parisien.
Para tentara aktif itu, sebut Lecointre, bisa 'dicopot' atau 'dipensiunkan segera'.
Surat terbuka yang ditujukan untuk Macron itu isinya 'mengecam disintegrasi yang melanda Tanah Air'. Menurut Anadolu News Agency, surat terbuka itu pertama dipublikasikan oleh blog Location Armes pada 14 April dan dipublikasi ulang oleh majalah sayap kanan Valeurs Actuelles pekan lalu.
Disebutkan juga dalam surat tersebut bahwa kegagalan bertindak terhadap 'gerombolan pinggiran kota'merujuk pada penduduk area pinggiran yang kebanyakan imigran-- dan kelompok-kelompok lain yang 'mencemooh negara kita' akan mengarah pada 'perang sipil' dan kematian 'ribuan' orang.
Sekitar 20 mantan jenderal dan tentara berbagai pangkat, serta polisi dan gendarmerie menandatangani surat terbuka itu. Lecointre mengungkapkan bahwa sejauh ini ada 18 tentara aktif yang teridentifikasi menandatangani surat terbuka itu dan militer masih dalam proses mengidentifikasi yang lainnya.
Untuk para mantan jenderal yang terlibat, diketahui tergabung dalam TWO atau 'seksi kedua' yang bisa dipanggil kembali oleh Kementerian Angkatan Bersenjata untuk misi khusus seperti memperkuat manajemen militer jika diperlukan. Lecointre menegaskan bahwa para mantan jenderal itu akan dicoret dari daftar, atau secara otomatis dipensiunkan.
Dalam surat terbuka itu, para mantan jenderal juga menyatakan tidak bisa 'acuh tak acuh' dan menjadi 'penonton pasif' saat 'bahaya semakin memuncak, kekerasan semakin meningkat dari hari ke hari'.
Surat terbuka itu, menurut Anadolu News Agency, tidak hanya membahas soal risiko perang sipil, tapi juga mencetuskan intervensi militer secara nasional. Sementara Daily Mail menyebut surat terbuka itu mengklaim kudeta militer mungkin diperlukan untuk menghentikan 'perang sipil' di Prancis.
Surat terbuka itu ditafsirkan sejumlah pihak sebagai 'seruan penghasutan'. Pada salah satu bagian surat itu disebutkan bahwa kebijakan pemerintah yang 'lemah' akan memicu kekacauan yang membutuhkan 'intervensi rekan-rekan kita yang masih bertugas aktif dalam misi berbahaya melindungi nilai-nilai peradaban kita'.
Perdana Menteri Prancis, Jean Castex, menyebut intervensi langka tokoh militer dalam politik sebagai 'inisiatif untuk menentang semua prinsip republik, kehormatan dan tugas militer'.
Penghasut utama surat terbuka itu diduga memiliki keterkaitan dengan gerakan sayap kanan jauh yang anti-imigran di Prancis. Penanda tangan pertama dalam surat itu adalah Jean-Pierre Fabre-Bernadac yang pernah menjaga keamanan pemimpin Partai Barisan Nasional Prancis tahun 1990-an silam.
Surat terbuka ini memicu perhatian publik Prancis setelah didukung oleh pemimpin oposisi sayap kanan, Marine Le Pen, yang malah mengundang para mantan jenderal itu untuk bergabung dengannya dalam kampanye pilpres tahun 2022 mendatang.
Komentar
Posting Komentar